Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh. Foto : Geraldi/mr

Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian (BK) DPR RI Asep Ahmad Saefuloh menerima kunjungan konsultasi DPRD Kabupaten Bangka Selatan terkait rendahnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Persoalan yang mengemuka karena diketahui Kabupaten Bangka Selatan merupakan daerah pemekaran yang terbentuk pada tahun 2003 lalu.

“Jadi mungkin kinerja pemerintah daerahnya sendiri masih belum maksimal. Oleh karenanya sangat tergantung sekali pada transfer dana Pemerintah Pusat. Namun, memang kalau mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga sangat terbatas” jelas Asep usai menerima konsultasi DPRD Bangka Selatan di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019).

Oleh karena itu, Asep menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dapat berfokus kepada Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebab, ada perubahan antara DAK reguler dan DAK penugasan. Menurutnya, dengan memaksimalkan proposal base yang akan  diajukan kepada Pemerintah Pusat, berpotensi mendapatkan DAK yang lebih besar.

“Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bangka Selatan memiliki tantangan dapat meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusianya. Sehinga, dapat menghasilkan proposal yang bagus, artinya kondisi di Kabupaten Bangka Selatan harus mampu ‘menjual’ kondisi daerahnya agar dapat menarik Pemerintah untuk membiayai,” saran Asep.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bangka Selatan Armadi mengungkapkan beberapa persoalan yang dialami Kabupaten Bangka Selatan yakni terjadinya keterlambatan transfer dalam dana perimbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Dimana dana perimbangan merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepala daerah.

“Kita harapkan melalui konsultasi ini semua yang telah kami (DPRD Bangka Selatan) sampaikan, dapat segera dibantu untuk disampaikan secara langsung kepada Bapak dan Ibu Anggota Dewan. Karena kami daerah kepulauan harus dijadikan prioritas dan tidak disamakan oleh daerah-daerah daratan seperti pada kenyataannya,” ujar Armadi. (hnm/sf)